Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran uang/surat berharga yang dilakukan pada satker, termasuk hibah dan bantuan sosial.
Bendahara wajib menyusun LPJ Bendahara secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik yang dalam bentuk rupiah maupun valas. LPJ Bendahara dituangkan sebagaimana tercantum dalam format Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2014 dengan dilampiri:

1. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara;
2. Rekening Koran;
3. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi;
4. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN.

LPJ Bendahara yang benar disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
Pelaksanaan Verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan meliputi:

1. Menguji kesesuaian saldo awal;
2. Menguji kesesuaian saldo rekening bank;
3. Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas;
4. Menguji kebenaran perhitungan;
5. Menguji kesesuaian penyetoran ke Kas Negara;
6. Meneliti kepatuhan Bendahara dalam penyetoran PNBP;
7. Menguji kepatuhan Bendahara dalam penyetoran pajak (bila ada);
8. Meneliti izin rekening Bendahara.

Pelaksanaan Verifikasi atas LPJ Bendahara Pengeluaran meliputi:

1. Menguji kesesuaian saldo awal;
2. Menguji kesesuaian saldo rekening bank;
3. Menguji kesesuaian jumlah uang di brankas;
4. Menguji kebenaran perhitungan;
5. Menguji kesesuaian saldo UP;
6. Menguji kesesuaian penyetoran ke Kas Negara;
7. Menguji kepatuhan Bendahara dalam penyetoran pajak;
8. Meneliti izin rekening Bendahara.